Artikel ini dimuat di Suara Karya, Jumat, 11 Mei 2012
Oleh: Muhammad Abu Nadlir*
Masa depan politik di Indonesia sesungguhnya akan sangat ditentukan olehcara berpikir dan bertindak (perilaku) umat Islam mengingat mayoritas pendudukIndonesia adalah pemeluk Islam. Dalam konteks sistem politik perwakilan, makarepresentasi politik umat Islam di lembaga politik kenegaraan menunjukkan angkaketerwakilan yang cukup normal.
Politik Islam di Indonesia saat ini tidak bisa hanyamelihat partai politik (parpol) yang menggunakan Islam sebagai asas atau dasarformalnya. Tetapi, juga parpol yang menggunakan asas selain Islam di dalamnyadan terdapat para aktivis muslim yang memiliki komitmen kuat kepada Islam.Salah satu indikasi komitmen keislaman tersebut dapat dilihat dari track recordmereka dalam kiprah siginifikan di dunia gerakan Islam di Indonesia sebelumterjun berpolitik praktis.
Jika membaca sejarah bahwa di masa rezim Orde Baruberkuasa, telah terjadi represi politik yang kemudian menyebabkan para aktivismuslim mengubah jalan perjuangan. Karena, represi politik rezim penguasa yangsedemikian kuat membuat perjuangan struktural melalui jalur politikdirasakannya semakin berat. Sebab itu, sebagian mereka kemudian mengambil jalannon politik.
Perubahan sikap sebagian aktivis muslim inilah yangkemudian melahirkan dua istilah kategoris bernuansa akademik, "Islampolitik" dan "Islam kultural". Istilah Islam politik dilekatkankepada para aktivis politik muslim yang bercitra sama dengan para aktivispolitik muslim era lima puluhan di Dewan Konstituante. Sedangkan Islam kulturaldilekatkan kepada mereka yang lebih memilih Islam tidak dijadikan sebagai bajuatau bendera dalam berpolitik.
Kelompok Islam kultural mendapatkan ruang berkembangyang sangat baik. Sebab, kelompok ini tidak menimbulkan kecurigaan danketegangan dengan rezim karena tidak menempatkan gagasan konstruksi negara yangberlawanan dengan gagasan negara-nasional yang dipegang teguh oleh rezim.Setelah berkembang pesat dan mendapatkan kesempatan yang baik, mereka mengambiljalan struktural masuk ke struktur birokrasi negara dan partai politik selainPartai Persatuan Pembangunan (PPP). Jalan ini semakin mendapat legitimasiintelektual setelah Nurcholish Madjid (Alm) melontarkan jargon politik,"Islam Yes, Partai Islam No?".
Jargon politik Cak Nur ini telah membuat banyakaktivis Islam masuk ke Golkar (Golongan Karya, waktu itu belum menjadi partaipolitik) dan di antara mereka juga ada yang masuk PDI (Partai DemokrasiIndonesia). Partai non Islam bukan lagi "barang haram" bagi paraaktivis muslim, bahkan kemudian dijadikan juga sebagai lahan untukmengalokasikan nilai-nilai Islam dalam praktik politik.
Dari sinilah mulai terjadi "penghijauan"politik dan birokrasi. Umat Islam menjadi semakin dekat dengan kekuasaan.Bahkan, karena perubahan konstelasi politik, rezim menjadi merasa perlu untukmenjalin hubungan yang erat dengan umat Islam. Konteksnya adalah untukmempertahankan dukungan politik.
Setelah reformasi, era keterbukaan dimulai danmelahirkan banyak parpol. Umat Islam bebas mendirikan dan berafiliasi denganparpol mana pun. Para aktivis muslim tersebar di berbagai parpol yang ada, baikmenggunakan Islam maupun selain Islam sebagai dasar formal. Mereka yangberpandangan bahwa Islam dan politik harus disatukan, mendirikan atauberafiliasi dengan parpol berasas Islam. Sedangkan mereka yang berpandanganbahwa Islam dan politik seharusnya dipisahkan, atau Islam harus dijadikansebagai landasan etika dalam politik, mendirikan atau berafiliasi dengan parpolyang menggunakan dasar formal selain Islam.
Pada masa inilah para aktivis muslim yang memasukidunia politik memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perspektif keislaman.Sejarah akan mencatat, apakah mereka akan tetap konsisten dengan perspektif danparadigma yang dimiliki, ataukah sebaliknya tidak konsisten dengan perspektifdan paradigma mereka sendiri.
Konsistensi dan inkonsistensi mereka akan dilihat dandicatat oleh rakyat (umat). Jika konsisten, rakyat akan memberikan dukungan.Sebaliknya, jika inkonsisten, tentu saja rakyat akan memberikan hukuman melaluimekanisme demokrasi prosedural yang saat ini sudah semakin maju dan membuatrakyat semakin berdaulat, serta dapat secara relatif langsung dalam menentukanwakil dan pemimpin politik.
Yang jelas, saat ini masyarakat tidak lagi melihatparpol dari dasar formal yang digunakan saja. Sebab, banyak parpol memilikidasar formal sama, menggunakan Islam sebagai asas/dasar, atau nasionalisme, danseterusnya.
Namun, dasar formal ternyata tidak berkorelasi denganpraktik politik keseharian para politikusnya. Partai Islam tidak menjaminperilaku politik para politikusnya sesuai dengan Islam. Demikian juga denganparpol yang menggunakan nasionalisme sebagai asas, ternyata tidak selamanyateguh berjuang untuk menolak kemauan asing yang membahayakan negara. Karenaitu, jika toh dasar formal digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalammemberikan dukungan, sesungguhnya yang lebih penting adalah konsistensi gagasanyang ditransformasikan secara sungguh-sungguh dalam bentuk kinerja. Singkatnya,yang dinilai oleh rakyat bukan hanya formalitas ideologi atau pandanganpolitik, tetapi kinerja dalam memperbaiki kehidupan rakyat.
Karena itu, masa depan politik Islam di Indonesiasesungguhnya sangat ditentukan oleh perilaku para politikus muslim dankemampuannya memahami korelasi Islam dengan politik, diikuti dengan upayamentransformasikannya dalam bentuk kebijakan dan kinerja riil. Dalam konteksini, para aktivis muslim dituntut untuk secara sungguh-sungguh mempraktikkanpolitik alokatif, yakni mengalokasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktikpolitik keseharian. ***
Posting Komentar