Di indonesia telah selesai kasus yang dikatakan sebagai aksi terorisme, seperti yang dilakukan oleh Amrozi cs. Tapi bukan itu saja, ternyata di Mumbai juga terjadi kasus yang dinyatakan juga sebagai terorisme. Kasus ini sangat meresahkan masyarakat. Karena kasus yang dilakukan oleh mereka ini dinilai oleh sebagian orang sebagai bentuk aksi subversif dan terorisme yang menjadi momok secara nasional dan internasional.
Memang tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang sangat radikal yang sebenarnya bila dilihat lebih lanjut menurut penulis adalah lebih terdominasi adanya faktor ekonomi dan keadaan politik, seperti aspirasi ideologi yang yang tidak tersalurkan oleh sistem politik. Dan keradikalan mereka itu merupakan jawaban spontan terhadap keadaan sosial dan politik yang menggelisahkan dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah ketidakpuasan terhadap keadaan politik dan sosial yang tidak adil. Ketidakadilan tersebut barangkali dapat diberi nama seperti penyelewengan prinsip-prinsip demokrasi, kekuasaan totalitarian, korupsi, dan penekanan terhadap pendapat yang berbeda.
Ada yang mengatakan bahwa radikalisme yang dilakukan para “pelaku” itu berangkat dari pemahaman keagamaan suatu kelompok masyarakat, akan tetapi pemahaman itu tidaklah bersifat independen, melainkan dikontruksi melalui muatan kasus-kasus ditengah masyarakat yang kemudian diakumulasikan menjadi suatu kekuatan yang menuntut untuk “diledakkan” dengan modus revolutif.
Modus yang sifatnya menuntut perubahan drastis dengan jalan kekerasan bahkan membunuh banyak orang itu muncul karena menurut perspektif mereka bahwa cara-cara yang sifatnya kuratif, persuasif dan karitatif dianggap tidak lagi mengena dan ampuh untuk memperbaiki kelaliman tersebut. Orang menjadi radikal karena melihat jalan lain yang sifatnya demokratis telah ditutup baginya untuk menuntut dan memenangkan kebenaran yang diyakini menjadi haknya.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan Fromm (1986) bahwa “kekuasaan itu merupakan produk watak sosial, produk dari penguasaan dan penindasan yang sewenang-wenang”, jadi merupakan suatu konsekuensi logis yang harus diterima oleh pelaku-pelaku sosial-politik yang “melahirkan” penindasan bilamana rakyat bergerak melawannya dengan cara-cara radikal.
Ketidakpuasan rakyat?
Aksi yang ditampilkan oleh mereka yang “terpaksa” itu sebenarnya tidak lebih dari tuntutan, kalau tidak dibilang “protes” dari kelompok sosial yang sedang berada dalam posisi yang “dikalahkan” (loser group). Mereka ini berusaha menaikkan dan memaparkan serta mengembalikan hak-haknya yang menjadi korban melalui proses tawar-menawar (bargaining process) secara radikal.
Dengan kata lain, radikalisme yang mereka lakukan itu merupakan manifestasi akumulasi rasa ketidakpuasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan. Hal itu disebabkan karena berbagai kebijakan pembangunan menurut mereka cenderung tidak bijak atau menyimpang dari azas keadilan, kejujuran, keterbukaan, demokratisasi dan kebenaran, baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi, kultural maupun struktural, yang telah mengorbankan hak-hak privasi maupun publiknya atau memarjinalkan peran-peran optimal dan objektifnya.
Hal inilah yang harus diperhatikan oleh kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan cara suara yang dikeluarkan adalah menjembatani aspirasi masyarakat, jangan sampai ada pihak yang berkorban an dikorbankan secara ideologi, politik, dan ekonomi. Karena bila hal ini tidak terlaksana maka akan membangun potensi yang merawankan timbulnya radikalisme baru di indonesia dan dunia internasional.
Posting Komentar